Hasil KRESAPI #2 : Polemik Tax Amnesty

Alhamdulillah, acara karesapi yang kedua telah dilaksanakan dengan lancar meskipun ada beberapa hambatan yang datang. Kemarin kita membicarakan tax amnesty, beberapa mahasiswa berperan aktif mengikuti diskusi itu.

Doc. Hima EP Unnes

Kami juga menghadirkan pembicara yang kece yaitu Dosen Ekonomi Pembangunan kita sendiri.

Doc. Hima EP Unnes

Inilah hasil diskusi kemarin.

Penerimaan terbesar negara Indonesia berasal dari pajak. Berdasarkan APBD tahun 2016 pendapatan negara yang berasal dari pajak sebesar 1.360,2 T atau sebesar 75% dari total pendapatan negara. Namun masyarakat yang wajib pajak seringkali melupakan kewajiibannya untuk membayar pajak, sehingga penerimaan pajak di negara ini kurang maksimal.

Tax amnesty adalah pengampunan pajak terhadap para penunggak pajak yang selama ini menghindari pajak. Pengampunan pajak ini berupa penetapan pajak yang rendah kepada para penunggak pajak  pada waktu tertentu dan dengan peraturan tertentu.

Doc. Hima EP Unnes

Tax amnesty menuai pro dan kontra,  jika tax amnesty di berlakukan di Indonesia  manfaatnya antara lain pendapatan negara menjadi bertambah. Namun, jika tax amnesty di berlakukan di Indonesia juga mempunyai dampak yang negatif antara lain masyarakat yang awalnya taat membayar pajak bisa jadi tidak taat lagi karena masyarakat menilai yang tidak membayar pajak saja malah diberikan pengampunan, tetapi masyarakat yang taat membayar pajak tidak diberikan apa-apa oleh pemerintah.

 Jadi masyarakat beranggapan lebih baik masyarakat yang taat membayar pajak tidak usah membayar pajak. Untuk itu pemerintah seharusnya juga memberikan insentif kepada masyarakat yang taat membayar pajak agar mereka tetap taat membayar pajak. 

Jika  tax amnesty diterapkan tarif pajak akan membesar tapi yang dibayarkan akan lebih sedikit. Hal tersebut terjadi karena nominal tahun dulu berbeda dengan tahun sekarang.

Sebelumnya Indonesia memang pernah menerapkan kebijakan tax amnesty namun gagal,  karena tidak diikuti dengan kebijakan-kebijakan dan UU tentang perpajakan. Untuk tahun 2016 ini harapannya tax amnesty tidak berdiri sendiri, tetapi pemerintah membuat  kebijakan-kebijakan dan RUU tentang perpajakan.

 

Doc. Hima EP Unnes

Tax amnesty hanya di berlakukan 6 bulan,  karena untuk menghindari para investor agar tidak menyusun strategi lain untuk menghindar dari pajak dan juga kebijakan yang tidak konsisten. Selain itu, supremasi hukum di Indonesia juga  masih rendah. Manfaat tax amnesty antara lain memperkuat mata uang dan cadangan devisa dan keuntungan tersebut bisa di gunakan untuk pembangunan dan bisa menjadikan pertumbuhan ekonomi semakin pesat. 

Ada Potensi penghasilan yang  hilang, dengan sistim pajak yang seperti sekarang ini potensi dari kebocoran tax amnesty menjadi lebih tinggi. Sehingga masih banyak yang harus dibenahi, termasuk mengungkap nama-nama yang ada di panama papers. Orang-orang yang  ada di panama papers menyimpan uang mereka di negara-negara yang tidak bekerja sama dengan negara ini jadi pemerintah susah melacaknya, dengan adanya tax amnesty pemerintah bisa melacak data-data yang ada di luar negeri, lalu  dana-dana tersebut dapat dilakukan untuk pembangunan, pendidikan, dsb.

Infrastruktur butuh uang yang banyak namun negara kita lebih fokus ke penerimaan pajak dan selalu mengejar target pajak yang sangat tinggi. Penerimaan kita setiap tahunnya selalu gagal dalam mencapai target.

Jika tax amnesty akan di berlakukan berapa persenkah keberhasilannya? Keberhasilannya tidak yakin mencapai 50% melihat belum adanya peraturan tentang perpajakan dan kesiapan dari pegawai pajak. Tax amnesty hanya menjadi entry point setelah itu negara ini melakukan reformasi pajak.