PRESS RELEASE KARE SAPI I “Utang 4000T, Masih Sehatkah Perekonomian Indonesia?”

Komunitas Naungan Lembaga Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan mengadakan diskusi bernama KARE SAPI (Kajian Sore Sebuah Aksi Pemecah Isu). Kare Sapi kali ini mengangkat tema “Utang 4000T, Masih Sehatkah Perekonomian Indonesia?”. Diskusi ini mengundang Pak Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc. dosen Ekonomi Pembangunan sebagai narasumber.
Perbincangan mengenai utang luar negeri Indonesia sedang menghangat, baik di kalangan pelaku pasar, akademisi, masyarakat umum , mahasiswa ,dan pemerintah. Sebelum berbicara lebih jauh alangkah baiknya kita tau darimana sajakah sebenarnya utang yang bernilai fantastis tersebut. Sebenarnya utang negara saat ini adalah gabungan utang pemerintah dan utang swasta. Utang pemerintah sebesar 2,472 T sisanya 2,379 T adalah utang swasta. Sehingga utang Indonesia berjumlah 4951 T. Jadi utang yang luar biasa tersebut tidak semata-mata hanya berasal dari luar negeri.
Pertanyaanya sekarang mengapa pemerintah kita melakukan Utang? yang utama dan paling utama adalah defisit APBN Indonesia. Selama beberapa kurun waktu terakhir, penerimaan negara tidak bisa menutup pengeluaran yang masif direalisasikan oleh Pemerintah. Pendapatan diproyeksikan sebesar Rp 1.894,7 T dan belanja dianggarkan sebanyak Rp 2.220,7 T sehingga menyebabkan defisit APBN sebanyak Rp 326 T. Proposi defisit APBN terhadap PDB sebanyak 2,19 %.
Salah satu Pos Anggaran Kementrian yang menyedot anggaran besar adalah Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan angka Rp 104,7 T. Untuk anggaran infrastruktur sendiri sebesar Rp 410,4 T yang dikelola Kemenpera, Kemenhub, dan juga ada DAK yang dialokasikan ke daerah dan Investasi Pemerintah. Ini membuktikan bahwa Pemerintah ingin segera menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur yang menjadi sektor prioritas yang dijanjikan pada awal pemerintahan. Proyek-proyek seperti jalan tol, jembatan, jalan baru, kereta api, bandar udara baru, pembangunan rusun, dll. Karena tidak semua proyek infrastruktur tersebut dibiayai atau di-cover oleh APBN, maka skema utang dan PPP (Public Private Partnership) lah yang menjadi tumpuan untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut sesuai waktu.
Utang Luar Negeri sebetulnya tidak menjadi masalah, asalkan dapat produktif menciptakan nilai tambah dan menguatkan laju pertumbuhan ekonomi. Namun, yang menjadi masalah pertumbuhan ekonomi kita stuck masih di angka 5,1 %. Tentunya karena proyek infrastruktur membutuhkan proses lelang dan waktu pengerjaan yang lama. Kemudian, kualitas infrastruktur juga harus dijaga, banyak kasus dimana terjadi kecelakaan infrastruktur yang juga menyebabkan korban luka dan korban jiwa. Jangan sampai utang tersebut menjadi tidak berguna karena kualitas manajemen pengelolaan infrastruktur yang tidak optimal.

Sesi Tanya Jawab
Apakah skema public private partnership menimbulkan kemungkinan infrastruktur public yang dibangun menjadi berbayar mahal?
Oleh: Michael Aflahul Ishlah
Pemerintah tidak dapat membiayai 100% barang publik karena sumbangan dari BUMN rendah mengingat masih banyaknya subsidi dari BUMN.  Maka ketika ada tempat untuk publik yang dibangun pemerintah hanya mampu  sedikit membiayai  dan sisanya ditanggung swasta, sedangkan pihak swasta tidak suka dengan “free rider” misalnya pembangunan yang tidak berbayar  karena pada dasarnya swasta adalah profit maximizer. 
Ketika rupiah melemah, barang ekspor lebih murah. Berdasarkan teori dimana ketika harga turun kuantitas barang akan naik, namun pada kenyataannya konflik konflik dunia mempengaruhi harga  global. Perusahaan berorientasi  ekspor tapi bahan baku impor maka akan terkena langsung dampak melemahnya rupiah.

Indonesia punya banyak SDA, mengapa masih impor seperti beras, garam, dan kedelai?
Oleh: Siti Rofiqoh
Saat ini kita tidak bisa swasembada pangan. Karena semua dialihkan ke infrastruktur dan  properti, selain itu data antara kementrian satu dengan yang lain tidak sinkron. Satu satunya kekuatan ekspor kita dibidang petanian adalah minyak kelapa sawit, namun sumber daya manusia enggan hidup di desa untuk bertani dan memproduksi bahan pangan, mereka memilih tinggal di kota. Sehingga ketika generasi tua di desa habis, tidak ada yang menggantikannya untuk berproduksi bahan pangan.

Isu minyak kelapa sawit yang dilarang memasuki Eropa, ketika seperti itu apakah kedepannya Indonesia akan bubar mengingat rupiah yang terus melemah dan hutang semakin tinggi?
Oleh: Mashuri
Barang masuk indonesia mudah tetapi barang indonesia masuk negara lain akan dipersulit. Beberapa negara memiliki economic integration dimana barang masuk diproteksi dengan tariff dan quota. Indonesia secara tidak langsung dipaksa mengikti perdagangan bebas namun bargaining power kita masih lemah. Oleh sebab itu, Indonesia harus menaikkan posisi tawarnya dan jika tidak kita hanya bisa mengikuti alur perdagangan bebas.
Tentang isu indonesia akan bubar, negara menargetkan pada tahun 2045 indonesia akan menjadi negara maju. Pengelolaan keuangan negara harus diubah supaya tidak terus menerus hutang. Indonesia tidak akan bubar selama kita masih bisa mengkondusifkan ekonomi dan politik serta demokrasi yang tetap berjalan dengan baik.

Editor:
Ayu Dyan Mahroza
Shela Mareta Fera Feronica